Penulis : H. Al Mansyur, SE, MM (Pengurus ICMI Tangsel)
Krisis sampah yang terjadi di Tangerang Selatan hari ini patut kita lihat secara jujur, utuh, dan dewasa. Persoalan ini bukan sekadar soal teknis pengangkutan, tetapi juga cermin relasi kewenangan antara pusat dan daerah, serta ujian kedewasaan kita dalam merespons masalah publik.
Penutupan fasilitas pengolahan sampah di Cipeucang merupakan keputusan yang berada di luar kewenangan Pemerintah Kota, namun dampaknya secara langsung dirasakan oleh warga dan pemerintah daerah. Dalam situasi seperti ini, sangat mudah bagi kemarahan publik diarahkan hanya ke satu pihak, sementara akar persoalan struktural justru luput dari perhatian.
Kita perlu jujur mengatakan: krisis ini adalah akumulasi kebijakan lintas level pemerintahan, bukan kegagalan tunggal satu kepemimpinan. Menyederhanakan persoalan yang kompleks menjadi sekadar “salah walikota” atau “salah pemkot” bukan hanya tidak adil, tetapi juga menyesatkan publik dari solusi yang sesungguhnya.
Lebih memprihatinkan lagi, ketika kekecewaan warga diekspresikan melalui tindakan simbolik yang destruktif dan mengatasnamakan “rakyat”. Kritik adalah hak warga negara, namun merusak ruang publik atau menebar sampah sebagai simbol kemarahan justru mengingkari nilai tanggung jawab sosial itu sendiri. Ekspresi seperti ini tidak menyelesaikan masalah, malah berpotensi memperkeruh suasana dan menurunkan kualitas demokrasi lokal.
Kota Tangerang Selatan dibangun dengan visi Cerdas, Modern, dan Religius. Religius berarti menjunjung etika, keadaban, dan kejujuran. Modern berarti menyelesaikan masalah dengan data, kolaborasi, dan solusi berkelanjutan. Cerdas berarti tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyederhanakan persoalan demi kepentingan sesaat.
Karena itu, yang dibutuhkan hari ini bukan saling menyalahkan, melainkan:
keterbukaan informasi kepada publik,
kepemimpinan yang komunikatif dalam masa krisis,
serta dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam menyediakan solusi pengelolaan sampah yang adil bagi daerah penyangga metropolitan.
Krisis sampah ini seharusnya menjadi titik balik perbaikan sistem, bukan panggung untuk menjatuhkan kredibilitas melalui kegaduhan politik. Warga Tangsel berhak atas kota yang bersih, tetapi juga berhak atas diskursus publik yang sehat, jujur, dan bermartabat.
